DKI Terapkan Masterplan Penanganan Banjir

JAKARTA, MP - Banjir seakan tak pernah lekang dari kota Jakarta. Setiap tahun, bencana ini selalu menghantui warga Jakarta. Kendati demikian, Pemprov DKI tidak pernah tinggal diam. Berbagai upaya terus dilakukan guna menyelematkan warganya dari ancaman banjir. Hanya saja, penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama berdasarkan tahapan program yang jelas dan sistematis.

Tahapan tersebut telah tertuang dalam masterplan yang dibuat pada tahun 1980-an tentang penanganan banjir. Kini, masterplan ini sedang dalam tahap updating karena di dalamnya terdapat komponen saluran air. Prinsipnya, Pemprov DKI telah konsisten melakukan masterplan itu melalui dedicated program yang diajukan dalam rencana kerja pembangunan.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menyebutkan, untuk mengatasi masalah genangan air, DKI telah memiliki banyak saluran yang terbagi dalam tiga jenis yakni saluran makro, mikro, dan penghubung. Selain itu, DKI juga memiliki 33 polder, yakni tempat penampungan air sementara. Dari sana air langsung dipompa untuk dibuang ke laut. Ke depan DKI akan menambah 15 polder sehingga nantinya akan memiliki 48 polder. Polder terbesar yang dimiliki DKI terdapat di kawasan Waduk Pluit.

Namun sambil menunggu pembangunan 15 polder itu, DKI juga terus melakukan pemeliharaan terhadap 310 unit pompa-pompa pengendali banjir yang telah beroperasi. Kemampuan seluruh pompa ini dapat menyedot air dengan kekuatan 330,12 meter kubik per detik. Pompa itu secara serentak bekerja untuk menyedot air jika ketinggian air di sungai dan kali sudah meninggi.

Rinciannya, pompa pengendali banjir atau pompa air di waduk polder besar ada 83 unit, di waduk polder kecil sebanyak 96 unit, pompa underpass sebanyak 46 unit, dan pompa mobile sebanyak 83 unit. Pompa mobile merupakan pompa yang bisa digerakkan untuk menyedot air yang menggenangi suatu kawasan. Dari total jumlah pompa mobile, sebanyak 41 unit disiagakan untuk siap digunakan kapan saja, dan 42 unit pompa mobile sudah diletakkan di beberapa titik di lima wilayah DKI Jakarta.

Pompa mobile itu ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Suku Dinas Pekerjaan Umum di lima wilayah DKI. Rinciannya dari 83 unit yakni di Dinas Pekerjaan Umum ada 30 unit, Sudin PU Jakarta Pusat 12 unit, Sudin Jakarta Barat 22 unit, Sudin Jakarta Utara sebanyak 3 unit, Sudin Jakarta Timur sebanyak 1 unit, dan Sudin Jakarta Selatan sebanyak 15 unit.

Masih terkait dengan penanganan banjir, Pemprov DKI juga melakukan program pemeliharaan sungai, pompa saringan sampah, dan pintu air. Anggaran untuk program ini selalu meningkat setiap tahunnya. Yaitu, di tahun 2007 dianggarkan Rp 52,329 miliar, pada tahun 2008 sebesar Rp104,2 miliar, dan tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp 293,5 miliar.

Tidak hanya itu, normalisasi kali dan sungai terus menjadi dedicated program dalam APBD DKI Jakarta. Setiap tahunnya, Pemprov DKI terus menganggarkannya dengan jumlah yang cukup besar. Seperti pada APBD 2007, dianggarkan sebesar Rp72 miliar, tahun 2008 dianggarkan Rp130 miliar, dan tahun 2009 dialokasikan Rp 82 miliar.

Gubernur mencatat, genangan air yang terjadi selama ini sebenarnya disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah meluapnya beberapa saluran air akibat dari banyaknya sampah. Sehingga air tidak mengalir secara normal. Kemudian adanya permukaan air laut yang meningkat sehingga terjadi rob. “Untuk mengatasi ini semua harus diperhitungkan dengan pola atau masterplan penanggulangan banjir,” ujar Fauzi Bowo, Rabu (2/12).

Di lain hal, untuk mengurangi volume banjir di ibu kota, kini Pemprov DKI juga tengah menuntaskan program pembuatan Kanal Banjir Timur (KBT). Diprediksi pada akhir Desember ini pembangunan trace basah tuntas sehingga di awal tahun 2010 mendatang sudah dapat dialirkan hingga ke laut.

“Selama dua tahun terakhir ini saya berusaha keras untuk merealisasikan KBT karena ini merupakan masterplan yang kita butuhkan sehingga bagian timur Jakarta akan lebih terkendali,” lanjutnya. Sedangkan untuk mengendalikan genangan air di bagian barat, DKI telah memilki Kanal Banjir Barat (KBB) yang sudah lama difungsikan.

Kemudian seluruh sarana prasarana untuk mengatasi masalah banjir ini perlu perawatan secara rutin, sehingga tetap berfungsi setiap saat. Misalnya, beberapa pintu air di Cengkareng Drain, tentu tidak hanya diperbaiki akan tetapi juga di-replace. Sebab setiap peralatan pasti ada usianya. Demikian halnya pompa air besar di Pluit harus di-replace dan sekarang dalam proses itu.”Ini merupakan proses yang terus berlangsung dan perlu mendapat perhatian. Perhatiannya dalam arti perlu anggaran,” imbuh Bang Fauzi, sapaan akrab Fauzi Bowo.

Kendala lain yang dihadapi Pemprov DKI adalah, mengingat saluran air memiliki kapasitas tertentu, maka suatu saat akan meluap jika lumpur di dasarnya tidak segera diangkut ke permukaan. Demikian halnya sampah-sampah yang dibuang masyarakat ke saluran air, harus segera diangkat. Karenanya ia, juga meminta agar seluruh warga ibu kota turut merawat dan menjaga lingkungannya masing-masing, tidak membuang sampah di saluran air. Karena yang akan menanggung akibat dari itu semua adalah warga itu sendiri.

“Kalau kita cinta kota kita, kita ingin kota ini bisa berfungsi lebih baik, mari kita rawat dan pelihara kota ini mulai dari diri sendiri. Saya dari diri sendiri, Anda dari diri sendiri, dan mudah-mudahan semua warga di sini berpikir yang sama sehingga beban lingkungan yang sudah padat penduduk ini tidak bertambah,” pungkas mantan Kepala Dinas Pariwisata DKI ini. (red/*bj)